Gunadarma University

Wednesday, March 16, 2016

Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem Perekonomian


1.      Apakah yang saudara ketahui tentang sistem perekonomian?
Menurut saya, Sistem Perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu Negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dan mengatur faktor produksi nya dengan baik kepada suatu individu maupun organisasi di Negara tersebut. Dan antar suatu Negara dengan Negara lainnya menganut sistem perekonomian yang berbeda.


2.      Secara umum sistem perekonomian terbagi dalam tiga sistem, sebutkan dan jelaskan tiga sistem yang dimaksud!
1. Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis): Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat antara lain: Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).
a.   Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat
·         Seluruh kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah baik dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta penepatan harga
·         Tidak ada kebebabasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui
·         Seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara. 
b.   Kebaikan sistem ekonomi terpusat
·         Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mudah 
·         Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan perekonomian. 
·         Kemakmuran masyarakat merata.
·         Terdapat perencanaan pembangunan yang lebih cepat direalisasikan.
c.   Keburukan sistem ekonomi terpusat
·         Terdapat penindasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.
·         Terdapat pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
·         Masyarakat tidak dijamin dalam memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
·         Pemerintah bersifat paternalistis, artinya aturan ditetapkan oleh pemerintah seluruhnya benar dan harus dipatuhi
2.   Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis): Sistem ekonomi liberal ialah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Suatu kondisi dalam mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire. Negara-negara penganut sistem ekonomi liberal antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia {yang|dengan} pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an.
a.   Ciri-ciri sistem ekonomi liberal
·         Swasta/masyarakat diberikan banyak kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian 
·Memiliki kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
·         Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi atas semangat untuk mencari keuntungan sendiri.
b.   Kebaikan sistem ekonomi liberal
·Terdapat persaingan yang mendorong kemajuan usaha.
·Campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian ekonomi kecil sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.
·Produksi berdasar pada permintaan pasar ataupun kebutuhan masyarakat.
·         Pengakuan hak milik oleh negara, memberikan mansyarakat semangat dalam berusaha. 
c.   Keburukan sistem ekonomi liberal
·Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan bagi pihak lemah. 
·Dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
·         Timbulnya praktik yang tidak jujur yang dengan berlandas  mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum biasa tidak diperhatikan atau dikesampingkan. 
3.     Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi disisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi.
a.   Ciri-ciri sistem ekonomi campuran
·      Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hiduporang banyak yang dikuasai oleh negara.
·      Terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi 
·      Mekanisme kegiatan perekonomian teradalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.
·      Hak milik perorangan diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentinga umum. 
b.   Kebaikan sistem ekonomi campuran
·      Sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. 
·      Hak individu/swasta diakui dengan jelas. 
·      Harga lebih mudah untuk dikendalikan.
c.   Keburukan sistem ekonomi campuran
·      Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.
  • Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya

3.      Perkembangan sistem ekonomi indonesia mengalami perubahan besar pada jaman nya, antara lain:
a.                   Perkembangan sistem ekonomi sebelum orde baru
b.                  Perkembangan sistem ekonomi setelah orde baru
c.                   Perkembangan sistem ekonomi orde Reformasi
d.                  Perkembangan sistem ekonomi setelah orde Reformasi
Untuk soal nomor 3 pilihlah salah satu saja, dan Ceritakan menurut yang saudara ketahui!

B. Perkembangan sistem ekonomi setelah orde baru
Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.
Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.
Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan hampir seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonom. Rehabilitasi ini terutama ditunjukkan untuk :
·            Membersihkan segala aspek kehidupan sisa0sisa faham dan sistem perekonomian yang lama. 
·            Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.

Referensi:
-    Subandi. 2014. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Alfabeta



Wednesday, April 15, 2015



SUBYEK DAN OBYEK HUKUM


Subyek Hukum
Subyek Hukum adalah orang pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.
Subjek Hukum terdiri dari 2 yaitu:
1.      Manusia Biasa
Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum.
Pasal 1 KUH Perdata: Menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Seorang manusia sebagai pembawa hak dimulai sejak saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia.
Pasal 2 ayat 1 KUH perdata: Menegaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Dengan memenuhi persyaratan sbb:
a.       Si anak telah dibenihkan pada saat kepentingan tersebut timbul.
b.      Si anak harus dilahirkan hidup
c.       Ada kepentingan yang menghendaki anak tersebut memperoleh status sebagai hukum.
Pasal 2 ayat 2 KUH perdata bahwa apabila ia dilahirkan mati maka ia dianggap tidak pernah ada. Jadi artinya setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang.
Pasal 27 UUD 1945 menetapkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dalam pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum yaitu:
1.      Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat.
2.      Tidak cakap melakukan perbuatan hukum
Pasal 1330 KUH Perdata tentang orang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:
a)      Orang-orang yang belum dewasa (21tahun)
b)      Orang yang ditaruh dibawah kemampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk/pemboros.
c)      Orang wanita yang dalam perkawinan atau berstatus sebagai istri.
2.      Badan Hukum
Badan hukum adalah orang yang diciptakan oleh hukum. jadi badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya. Misalnya, suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara:
a.       Didirikan dengan akta notaris
b.      Didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat
c.       Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada menteri kehakiman dan HAM, khusus untuk badan hukum dana pension oleh menteri keuangan
d.      Diumumkan dalam berita Negara ini
Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk yaitu:
1.      Badan hukum publik: badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum public yang menyangkut kepentingan public atau orang banyak atau negara umumnya, contoh: badan hukum Negara.
2.      Badan hukum privat: badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu, contoh: yang mencari keuntungan, social, pendidikan, dll.


Obyek Hukum
Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berada didalam peraturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum juga berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum.

Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503-504 KUH perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan dan benda yang bersifat tidak kebendaan:
a.     Benda yang bersifat kebendaan: suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indra, terdiri dari benda berubah atau berwujud yang meliputi: benda bergerak atau tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.
b.     Benda yang bersifat tidak kebendaan: suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik.

Hak Kebendaan yang Bersifat Sebagai Pelunas Hutang
Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang disebut juga hak mutlak atau hak absolute.
Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melaukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).
a)       Jaminan hukum
Pelunasan hutang dengan jaminan hukum didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH perdata. Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum telah memenuhi persyaratn antara lain :
1. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan kepada hak lain.
b)    Jaminan khusus
Bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraltual yaitu yang terbit dengan perjanjian tertentu baik yang khusus ditujukan terhadap barang-barang tertentu seperti gadai, hipoti hak tamggungan.
§  Gadai Didalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang.
§  Hipotik Berdasarkan pasal 1162 KUH perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perhutangan.
§  Hak Tanggungan Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang hak tanggung (UUHT),hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan.

Sumber:
http://www.academia.edu/9340091/02_Subyek_Obyek_Hukum
http://www.slideshare.net/LiscaArdiwinata/subjek-dan-objek-hukum-12000696
http://id.wikipedia.org/wiki/Subyek_hukum

Sunday, April 6, 2014


BAB II                                   EKONOMI MONETER                       

Uang dan Standar Moneter

Peranan dan Fungsi Uang
            Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Dalam sejarah uang, beberapa jenis barang telah pernah dipakai sebagai uang (misalnya, kerang, emas, gigi binatang, kulit, perak, dan sebagainya). Dengan demikian uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Sebagai Satuan Pengukur nilai
            Dengan fungsi ini maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Misalnya, di Indonesia rupiah adalah dasar pengukur nilai dari barang-barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar.
b. Sebagai Alat Tukar-menukar
            Fungsi ini memisahkan antara keputusan membeli dengan keputusan menjual. Adanya uang sebagai alat dalam tukar-menukar dapat menghilangkan perlunya ada kesamaan keinginan sebelum terjadinya tukar-menukar barang dengan barang (barter).
c. Sebagi Alat penimbun/Penyimpan Kekayaan
            Kekayaan seseorang dapat berupa barang atau uang. Dalam bentuk barang misalnya: rumah, mobil.perhiasan dan sebagainya, sedang dalam bentuk uang misalnya: uang kas dan surat-surat berharga.
Nilai Dari Uang
            Nilai dari uang diukur dengang kemampuannya untuk dapat membeli (ditukarkan dengan) barang dan jasa (internal value) serta valuta sing (external value).  Dengan demikian besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa. Apabila harga barang ini naik (turun) maka nialai uang akan turun (naik).
            Biasanya ada tiga metode untuk mrngukur nilai uang, yakni dengan menggunakan: indeks biaya hidup, indeks harga barang-barang perdagangan besar atau apa yang disebut dengan GNP deflator.



Klasifikasi Uang

1). Full bodied money
2). Representative full bodied money
3). Credit Money
            Yang dikeluarkan oleh pemerintah:
            1) Token coins
            2) Representative token money
            3) Uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah
            Yang dikeluarkan oleh bank:
            1) Uang kertas yang dikeluarkan bank senrtal
            2) Demand deposit ( uang giral)

Standar Moneter
a) Standar Kembar (Bimetallism)
            Standar kembar terjadi apabila pemerintah menggunakan emas dan perak sebagai dasar nilai mata uangnya. Caranya, harga perak ditetapakan, misalnya sebesar $1,293 per gram dan emas sebesar $19,395 per gram. Dengan demikian perbandingan nilai antara perak dengan emas adalah 15:1. Perbandingan ini disebut mint ratio. Artinya, harga emas 15 kali harga perak. Pemerintah bersedia untuk membuat uang (pada perbandingan tersebut) semua emas dan perak yang ditawarkannya. Demikian juga masyarakat bebas untuk melebur uang menjadi logam mulia dan sebaliknya. Namun, standar kembar ini sering menimbulkan masalah. Seperti yang dikemukan oleh Sir Thomas Gresham tahun 1558 bahwa bad monry drives out good money yang kemudian dikenal dengan hukum Gresham. Maksud hukum ini adalah bahwa dalam sistem standar kembar, emas dan perak mempunyai perbandingan nilai tukar baik sebagai uang maupun sebagai barang (logam). Apabila kedua perbandingan (ratio) ini tidak sama maka akan terhadi pertukaran/peleburan, yakni dari logam yang dinilai terlalu rendah(undervalued) menjadi logam yang dinilai terlalu tinggi (overvalued).
b) Standar Emas
            Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu negara memakai sistem standar emas apabila nilai mata uangnya, dikaitkan/didasarkan atas nilai seberat emas tertentu. Masyarakt bebas untuk melebur mata uang emas atau membuat emas batangan menjadi mata uang kertas serta menukarkan mata uangnya (yang bukan emas) dengan emas atau sebaliknya dengan perbandingan yang telah ditentukan oleh bank sentral.
c) Fiat Standar
            Masalah yang timbul dari standar barang (emas dan atau perak) adalah kurang praktis apabila transaksi yang dikeluarkan dalam jumlah besar. Atas dasar alasan ini kemudian beredar surat emas/ perak sebagai pengganti emas/perak yang disimpan. Surat emas perak ini semula dijamin 100% dengan emas/ perak yang tersimpan kemudian berangsur-angsur jaminan ini makin berkurang. Semula memang pengeluaran surat emas ini sebagai bukti atas pemilikan emas yang tersimpan, dimana setiap saaat si pemilik dapat mengambil emas tersebut. Pada tahun 1900-1933 Amerika Serikat mengeluarkan sertifikat ini sama (nilainya) dengan emas dan lebih mudah untuk melakukan transaksi. Sertifikat ini yang kemudian disebut representative money. Dalam perkembangannya sertifikat ini tidak lagi dijamin dengan 100% emas, tetapi lebih rendah. Seperti misalnya, di Amerika Serikat pada tahun 1945 bank sentral menentukan bahwa jaminan ini sebesar 40%. Sertifikat emas yang dijamin kurang dari 100% inilah yang sering disebut fiat standar.
d) Uang giral (Deposit Money)
            Deposit di bank yang dapat setiap saat diatarik (dengan cek) dapat dikategorikan sebagai uang. Mengapa? Karena pertama, deposit ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Caranya, pembayaran ini dilakukan dengan menulis cek, yakni transfer deposito dari si penulis/pembayar kepada si penerima pembayaran. Kedua, deposito ini dapat dipakai sebagai alat penumpuk kekayaan. Seseorang atau suatu badan usaha dapat mewujudakn kekayaannya dalam bentuk deposito. Ketiga, deposito dapat dipakai sebagai alat pembayaran tertunda (deffered payment).
e) Uang Kuasi

            Uang kuasi terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Apabila kriteria uang didasarkan pada fungsinys, maka sebenarnya tabungan ini tidak masuk dalam pengertian uang. Namun, ada yang berpendapat banwa seorang itu dapat mewujudkan kekayaannya dalam berbagai bentuk seperti: tanah, rumah, uanag, perhiasaan dan bahkan berbentuk tabungan. Maka memasukkan tabungan ke dalam pengertian uang dapat dimengerti.
BAB III



Peranan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank

            Lembaga keungan  terdiri dari bank-bank umum serta lembaga keungan nonbank. Bank umum adalah bank-bank yang kewajiban-kewajibannya terdiri dari saldo rekening koran. Di Indonesia bank-bank umum ini meliputi bank-bank devisa (baik milik pemerintah maupun swasta), bank asing serta bank pembangunan. Sedang lembaga-lembaga keuangan nonbank terdiri dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam pasar modal atau dalam pengumpulan modal seperti bank-bank dan lembaga tabungan, perusahaan asuransi, lembaga-lembaga penanaman modal, lembaga pensiun dan sebagainya. Bank-bank umum ini beserta otoritas moneter merupakan sistem moneter di Indonesia. otoritas moneter terdiri dari bank sentral (Bank Indonesia) dan Pemerintah pusat, dalam hal pemerintah melakukan kegiatan/fungsi moneter, seperti misalnya transaksi dengan IMF atau mengadakan pinjaman dari luar negeri untuk memperkuat cadangan devisa.
            Lembaga Keuangan :
            lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya: kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya; yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan nonbank (financial institution).
            Pengertian Formal Lembaga Keuangan
            Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan : “Semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.” Lembaga keuangan (atau sering juga disebut Iembaga intermediasi) dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (depository financial institution) dan lembaga keuangan nondepositori (non depository financial institution).

            Klasifikasi Lembaga Keuangan terdiri dari :
            1.     Lembaga Keuangan Depositori atau Bank
·         Bank Pemerintah
·         Bank Swasta Nasional
·         Bank Asing
2.     Lembaga Keuangan Non Depositori atau Non Bank
·       Lembaga Keuangan Kontraktual
·       Lembaga Keuangan Investasi
·       Lembaga Keuangan Lainnya

            Lembaga Keuangan Non Bank
            Pengertian lembaga keuangan non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.