Sunday, April 6, 2014

BAB I                                  EKONOMI MONETER                   


Konsep Dasar Ekonomi Moneter
           
            Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat fungsi serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi, harga dan hubungan perdagangan/pembayaran internasional.
            Ekonomi juga merupakan salah satu instrument penting dalam perekonomian modern, dalam perekonomian modern terdapat dua kebijakan yaitu:
1. Kebijakan Fiskal
            Kebijakan yang diambil pemerintah dalam membelanjakan pendapatan negara  untuk tujuan-tujuan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
2. Kebijakan Moneter
            Suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan moneter terbagi dua, yaitu:
  • Kebijakan Moneter Ekspansif yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar disuatu Negara, apabila tidak ada kebijakan ini maka jumlah uang disuatu negara akan menipis sehingga transaksi atau jual beli disuatu negara akan terganggu.
  • Kebijakan Moneter Kontraktif yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu).
            Instrumen kebijakan moneter yaitu:
            a. Operasi Pasar Terbuka
Merupakan cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Pemerintah dalam menambah jumlah uang beredar maka pemerintah membeli surat berharga sedangkan bila ingin mengurangi jumlah uang beredar maka pemerintah akan menjual surat berharga. Surat berharga pemerintah antara lain SBI dan SBPU.

b. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
          Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
c. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
          Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib sedangkan untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
d. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
          Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
          Adapun tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan:
     1. Kesempatan Kerja
          Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan maka makin besar dalam meningkatkan produksi, selain dapat meningkatkan produksi maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran.
     2. Kestabilan Harga
          Harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah, tiap tahunnya harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik, untuk mencegah harga yang semakin naik maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami kenaikkan setiap tahunnya.
     3. Neraca Pembayaran Internasional
          Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu Negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter.
Konsep Dasar Ekonomi Moneter
Ekonomi Moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Dalam pandangan ekonomi konvensional maka tujuan memegang uang terdiri dari tiga keinginan, yaitu :
a. Tujuan Transaksi
Dalam rangka membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan.
b. Tujuan Berjaga-jaga
Sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.
c.Tujuan Spekulasi
Dalam masyarakat yang menganunt sistem ekonomi konvensional ini, maka fungsi uang yang tak kalah pentingnya adalah untuk spekulasi, dimana pelaku ekonomi dengan cermat mengamati tingkat bunga yang berlaku saat itu, jika menguntungkan bila dibandingkan investasi, maka masyarakat cendrung mendepositokan saja uang, dengan harapan mendapat imbalan bunga.Selanjutnya terkait dengan konsep ekonomi Moneter Konvensional maka tidak bisa dipisahkan dengan Kebijakan Moneter.        

Sumber :

  • Nopirin(1992), Ekonomi Moneter, Edisi keempat, Yogyakarta.
  • http://wartawarga.gunadarma.ac.id/






BAB II                                   EKONOMI MONETER                       

Uang dan Standar Moneter

Peranan dan Fungsi Uang
            Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Dalam sejarah uang, beberapa jenis barang telah pernah dipakai sebagai uang (misalnya, kerang, emas, gigi binatang, kulit, perak, dan sebagainya). Dengan demikian uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Sebagai Satuan Pengukur nilai
            Dengan fungsi ini maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Misalnya, di Indonesia rupiah adalah dasar pengukur nilai dari barang-barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar.
b. Sebagai Alat Tukar-menukar
            Fungsi ini memisahkan antara keputusan membeli dengan keputusan menjual. Adanya uang sebagai alat dalam tukar-menukar dapat menghilangkan perlunya ada kesamaan keinginan sebelum terjadinya tukar-menukar barang dengan barang (barter).
c. Sebagi Alat penimbun/Penyimpan Kekayaan
            Kekayaan seseorang dapat berupa barang atau uang. Dalam bentuk barang misalnya: rumah, mobil.perhiasan dan sebagainya, sedang dalam bentuk uang misalnya: uang kas dan surat-surat berharga.
Nilai Dari Uang
            Nilai dari uang diukur dengang kemampuannya untuk dapat membeli (ditukarkan dengan) barang dan jasa (internal value) serta valuta sing (external value).  Dengan demikian besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa. Apabila harga barang ini naik (turun) maka nialai uang akan turun (naik).
            Biasanya ada tiga metode untuk mrngukur nilai uang, yakni dengan menggunakan: indeks biaya hidup, indeks harga barang-barang perdagangan besar atau apa yang disebut dengan GNP deflator.



Klasifikasi Uang

1). Full bodied money
2). Representative full bodied money
3). Credit Money
            Yang dikeluarkan oleh pemerintah:
            1) Token coins
            2) Representative token money
            3) Uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah
            Yang dikeluarkan oleh bank:
            1) Uang kertas yang dikeluarkan bank senrtal
            2) Demand deposit ( uang giral)

Standar Moneter
a) Standar Kembar (Bimetallism)
            Standar kembar terjadi apabila pemerintah menggunakan emas dan perak sebagai dasar nilai mata uangnya. Caranya, harga perak ditetapakan, misalnya sebesar $1,293 per gram dan emas sebesar $19,395 per gram. Dengan demikian perbandingan nilai antara perak dengan emas adalah 15:1. Perbandingan ini disebut mint ratio. Artinya, harga emas 15 kali harga perak. Pemerintah bersedia untuk membuat uang (pada perbandingan tersebut) semua emas dan perak yang ditawarkannya. Demikian juga masyarakat bebas untuk melebur uang menjadi logam mulia dan sebaliknya. Namun, standar kembar ini sering menimbulkan masalah. Seperti yang dikemukan oleh Sir Thomas Gresham tahun 1558 bahwa bad monry drives out good money yang kemudian dikenal dengan hukum Gresham. Maksud hukum ini adalah bahwa dalam sistem standar kembar, emas dan perak mempunyai perbandingan nilai tukar baik sebagai uang maupun sebagai barang (logam). Apabila kedua perbandingan (ratio) ini tidak sama maka akan terhadi pertukaran/peleburan, yakni dari logam yang dinilai terlalu rendah(undervalued) menjadi logam yang dinilai terlalu tinggi (overvalued).
b) Standar Emas
            Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu negara memakai sistem standar emas apabila nilai mata uangnya, dikaitkan/didasarkan atas nilai seberat emas tertentu. Masyarakt bebas untuk melebur mata uang emas atau membuat emas batangan menjadi mata uang kertas serta menukarkan mata uangnya (yang bukan emas) dengan emas atau sebaliknya dengan perbandingan yang telah ditentukan oleh bank sentral.
c) Fiat Standar
            Masalah yang timbul dari standar barang (emas dan atau perak) adalah kurang praktis apabila transaksi yang dikeluarkan dalam jumlah besar. Atas dasar alasan ini kemudian beredar surat emas/ perak sebagai pengganti emas/perak yang disimpan. Surat emas perak ini semula dijamin 100% dengan emas/ perak yang tersimpan kemudian berangsur-angsur jaminan ini makin berkurang. Semula memang pengeluaran surat emas ini sebagai bukti atas pemilikan emas yang tersimpan, dimana setiap saaat si pemilik dapat mengambil emas tersebut. Pada tahun 1900-1933 Amerika Serikat mengeluarkan sertifikat ini sama (nilainya) dengan emas dan lebih mudah untuk melakukan transaksi. Sertifikat ini yang kemudian disebut representative money. Dalam perkembangannya sertifikat ini tidak lagi dijamin dengan 100% emas, tetapi lebih rendah. Seperti misalnya, di Amerika Serikat pada tahun 1945 bank sentral menentukan bahwa jaminan ini sebesar 40%. Sertifikat emas yang dijamin kurang dari 100% inilah yang sering disebut fiat standar.
d) Uang giral (Deposit Money)
            Deposit di bank yang dapat setiap saat diatarik (dengan cek) dapat dikategorikan sebagai uang. Mengapa? Karena pertama, deposit ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Caranya, pembayaran ini dilakukan dengan menulis cek, yakni transfer deposito dari si penulis/pembayar kepada si penerima pembayaran. Kedua, deposito ini dapat dipakai sebagai alat penumpuk kekayaan. Seseorang atau suatu badan usaha dapat mewujudakn kekayaannya dalam bentuk deposito. Ketiga, deposito dapat dipakai sebagai alat pembayaran tertunda (deffered payment).
e) Uang Kuasi

            Uang kuasi terdiri atas deposito berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Apabila kriteria uang didasarkan pada fungsinys, maka sebenarnya tabungan ini tidak masuk dalam pengertian uang. Namun, ada yang berpendapat banwa seorang itu dapat mewujudkan kekayaannya dalam berbagai bentuk seperti: tanah, rumah, uanag, perhiasaan dan bahkan berbentuk tabungan. Maka memasukkan tabungan ke dalam pengertian uang dapat dimengerti.
BAB III



Peranan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank

            Lembaga keungan  terdiri dari bank-bank umum serta lembaga keungan nonbank. Bank umum adalah bank-bank yang kewajiban-kewajibannya terdiri dari saldo rekening koran. Di Indonesia bank-bank umum ini meliputi bank-bank devisa (baik milik pemerintah maupun swasta), bank asing serta bank pembangunan. Sedang lembaga-lembaga keuangan nonbank terdiri dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam pasar modal atau dalam pengumpulan modal seperti bank-bank dan lembaga tabungan, perusahaan asuransi, lembaga-lembaga penanaman modal, lembaga pensiun dan sebagainya. Bank-bank umum ini beserta otoritas moneter merupakan sistem moneter di Indonesia. otoritas moneter terdiri dari bank sentral (Bank Indonesia) dan Pemerintah pusat, dalam hal pemerintah melakukan kegiatan/fungsi moneter, seperti misalnya transaksi dengan IMF atau mengadakan pinjaman dari luar negeri untuk memperkuat cadangan devisa.
            Lembaga Keuangan :
            lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, misalnya: kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya; yang termasuk dalam lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan nonbank (financial institution).
            Pengertian Formal Lembaga Keuangan
            Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan : “Semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.” Lembaga keuangan (atau sering juga disebut Iembaga intermediasi) dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (depository financial institution) dan lembaga keuangan nondepositori (non depository financial institution).

            Klasifikasi Lembaga Keuangan terdiri dari :
            1.     Lembaga Keuangan Depositori atau Bank
·         Bank Pemerintah
·         Bank Swasta Nasional
·         Bank Asing
2.     Lembaga Keuangan Non Depositori atau Non Bank
·       Lembaga Keuangan Kontraktual
·       Lembaga Keuangan Investasi
·       Lembaga Keuangan Lainnya

            Lembaga Keuangan Non Bank
            Pengertian lembaga keuangan non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.






Monday, November 25, 2013

Makalah Pengelolaan Resiko Usaha

BAB I
PENDAHULUAN


            A. Latar Belakang
            Risiko merupakan fluktuasi yang terjadi karena adanya ketidakpastian di masa depan. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang usaha yang ada, mengumpulkan dan mendayagunakan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan. Dengan bertambah luasnya peluang usaha dan segala macam risikonya, maka akan bertambah rumit permasalahannya. Tapi pertumbuhan dan perkembangan usaha yang cepat, akan menanamkan rasa tidak takut untuk mengambil keputusan dan bersedia untuk menerima resiko. Jika dianalisis mengenai resiko usaha atau bisnis, selalu berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide atau gagasan para wirausaha. Menjadi seorang wirausaha berarti harus memiliki kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang-peluang usaha yang ada dan mendayagunakan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi dan memperkecil suatu risiko usahanya yang telah diperhitungkan dengan matang dan menyukai tantangan dengan resiko yang masuk akal. Seorang wirausaha adalah penentu risiko dan bukan penanggung risiko. Drucker mengatakan bahwa ketika seorang wirausaha menetapkan sebuah keputusan, sudah memahami secara sadar bahwa resiko akan dihadapinya. Penerapan inovasi dalam usaha merupakan usaha yang kreatif untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko. Berhasil tidaknya suatu usaha atau bisnis pada dasarnya tidak tergantung pada besar kecilnya ukuran usaha atau bisnis, tapi lebih dipengaruhi dari bagaimana cara pengelolaannya antara lain dalam keorganisasian, keuangan, pembukuan, pemasaran, produksi, bahan baku, model, desain produk dan sebagainya.
            B. Rumusan Masalah
            A. Jenis resiko usaha apa saja yang mungkin akan terjadi?
            B. Penyebab-penyebab resiko?
            C. Apa saja langkah-langkah untuk mengelola resiko?



BAB II
PENDAHULUAN

            Seorang wirausaha ketika menjalankan dan mengembangkan usaha tentunya akan menghadapi beberapa resiko yang dapat terjadi. Resiko ini bisa mempengaruhi hasil usahanya apabila tidak perhitungkan, diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya. Di bawah ini akan diuraikan beberapa resiko usaha yang mungkin akan terjadi :
1. Resiko bagi Usaha adalah resiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan usaha itu sendiri. Resiko usaha ini apabila timbul akan berakibat buruk bagi usaha yang sedang dijalankan. Resiko bagi usaha biasa disebut dengan resiko usaha yang berdampak bagi internal usaha. Resiko usaha internal diantaranya adalah:
a. Kehilangan modal apabila piutang tidak terbayarkan oleh konsumen
b. Kehilangan dan kerusakan perangkat keras-lunak (hard-software) apabila memiliki karyawan yang tidak terampil dan kompeten
c. Kehilangan karyawan / personil yang handal apabila tidak dapat menangani dengan baik dalam bidang upah, kesempatan berkarier, fasilitas kerja, wewenang, tanggung jawab, kebijakan, kesalahpahaman manajeman internal
d. Kehilangan kepercayaan konsumen karena tidak mampu memberikan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Kepercayaan konsumen hilang akibat kesalahan membuat produk pesanan, kesalahan jadwal pengiriman, kesalahan jumlah penagihan, dan kesalahan pelayanan purna jual. Akibat ditinggalkan oleh konsumen adalah kesulitan mencari konsumen baru yang baik dan memiliki loyalitas terhadap produk, merek, dan kualitas.
e. Kehilangan kepercayaan supliyer yaitu resiko usaha yang berakibat ditinggalkan oleh pihak luar perusahaan yang menjadi pemasok kebutuhan perusahaan. Kebutuhan itu diantaranya persediaan bahan baku, alat kantor, tenaga kerja, dan lain-lain. Resiko ini bisa terjadi karena keterlambatan melakukan pembayaran ke pihak supliyer dan melanggar ketentuan perjanjian kerjasama. Akibat ditinggalkan oleh supliyer adalah kesulitan mencari pemasok yang baik, cepat, jujur, dan sesuai dengan kualitas perusahaan.
f. Resiko Penghentian Ijin Usaha yaitu resiko usaha yang diberikan oleh pemerintah dengan melakukan pencabutan ijin usaha. Pencabutan ijin usaha ini dikarenakan melanggar ketentuan ijin bisnis yang ada di pemerintah, melakukan penipuan dengan memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan supaya tidak membayar pajak ke pemerintah, merusak lingkungan hidup, menggangu keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitarnya.
g. Resiko tidak diterima oleh masyarakat sekitar yaitu resiko usaha yang terjadi akibat dari ketidakterimaan masyarakat dengan adanya usaha yang dijalankan. Resiko usaha ini bisa terjadi karena merusak tatanan masyarakat, menggangu ketenangan dan keamanan masyarakat, tidak memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat sekitar, dan lain-lain.
2. Resiko bagi Lingkungan Usaha yang bersifat eksternal adalah resiko yang timbul dari menjalankan usaha dan berdampak pada kelangsungan bagi lingkungan luar usaha itu sendiri. Resiko bagi usaha biasa disebut dengan resiko usaha yang berdampak bagi eksternal usaha. Resiko usaha eksternal diantaranya adalah :
a. Resiko Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu resiko usaha yang akan dihadapi oleh wirausawan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup supaya terjaga lingkungan alam, ekosistem dan habitatnya. Resiko ini timbul karena bahan baku dari usaha tersebut berhubungan dengan kelestarian lingkungan hidup. Contoh usaha yang memiliki resiko usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah: industri kertas, industri furniture, pertambangan, sumber energi, dan lain-lain.
b. Resiko Sosial dan Budaya Masyarakat yaitu resiko yang terjadi atas berdirinya sebuah usaha dan berdampak pada lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Wujud dari resiko ini adalah perubahan struktur sosial masyarakat (semula satu suku menjadi beberapa suku), perubahan budaya masyarakat (semula tidak ada pementasan barongsai menjadi ada kegiatan pentas barongsai), perubahan cara kerja masyarakat (semula waktu kerja hanya pagi-sore berubah menjadi pagi-malam), perubahan gaya hidup masyarakat (gaya hidup konsumtif yang meningkat).
c. Resiko Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu resiko usaha yang timbul sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bentuk kepedulian ini seperti pemberian beasiswa, bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum (tempat ibadah, pembangkit listrik, pengelolaan sumber air, jalan raya, irigasi), bantuan dana sosial untuk kegiatan keagamaan, kegiatan budaya lokal maupun hari nasional,
d. Resiko Pengelolaan Limbah yaitu resiko bisnis yang timbul sebagai akibat dari limbah industri yang keluarkan dalam rangka memproduksi sebuah barang atau jasa. Limbah dari produksi dapat berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah industri yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan akibat pencemaran lingkungan seperti air, udara dan tanah. Supaya tidak menimbulkan pencemaran maka setiap perusahaan diwajibkan oleh pemerintah dan pencinta lingkungan untuk mengolah limbah industrinya dengan baik sebelum dibuang ke luar pabrik.
e. Resiko Perekonomian Masyarakat dan Negara adalah resiko bisnis yang terjadi karena sebuah kesalahan manajemen di internal perusahaan dan menimbulkan dampak perubahan perekonomian masyarakat dan negara. Akibat dari resiko ini adalah memburuknya kondisi perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Kondisi ekonomi makro yang buruk akan berpengaruh terhadap volume kegiatan usaha.
f. Resiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah yaitu resiko usaha yang timbul dan berakibat kepada perubahan dan kebijakan pemerintah. Resiko ini terjadi karena kesalahan perusahaan dalam melakukan operasinya yang mengakibatkan suhu politik (baik lokal, nasional maupun internasional) dapat berakibat kurang baik. Kesalahan perusahaan dalam operasional yang berakibat pada sebuah bencana bagi masyarakat dan menuntut lahirnya sebuah peraturan dan kebijakan pemerintah yang baru.
            Penyebab Resiko
            Resiko usaha secara umum di sebabkan oleh:
·         Perubahan pemerintah; hal ini sebagai akibat dari perubahan kondisi ekonomi,          perubahan produk baru yang bisa menggantikan fungsi produk lama dengan harga     yang lebih murah
·         Perubahan konjungtor; akibat tidak stabilnya kondisi ekonomi dalam negara dan      pemerintah, sehingga keadaan ekonomi terkadang mengalami inflasi yang   menyebabkan harga naik atau resesi yang menybabkan harga turun
·         Adanya pesaingan yang ketat; persaingan merupakan hal yang wajar dalam dunia    usaha karena dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang sama dengan produk    yang hampir sama
·         Akibat lain yang merupakan resiko usaha; misalkan perubahan teknologi, peraturan bencana alam

            Lima Langkah Dasar Untuk Mengelola Resiko

            Seperti telah disinggung sebelumnya, ecara ringkas, inilah lima langkah dasar untuk mengelola risko tersebut :
1. Identifikasi (buat daftar ) setiap risiko yang bisa terjadi
2. Lakukan analisis dan rangking atau urutkan sesuai dengan besarnya dampak kerugian yang akan ditimbulkannya
3. Tentukan upaya-upaya untuk mengatasinya, sesuai dengan urutan yang ada
4. Lakukan upaya tersebut, sesuai pilihan skenario yang telah dibuat
5. Lakukan evaluasi
            Dengan penjelasan yang sederhana, kelima langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
            Pertama, pelaku usaha perlu mengidentifikasi dan membuat daftar risiko apa saya yang akan dihadapi dan bisa merugikan usahanya. Sebagai contoh sebuah usaha SEPATU, dapat membuat daftar resiko usaha sebagai berikut :
a. Risiko bahan baku (kulit) yang tidak selalu tersedia
b. Risiko karena selera konsumen yang selalu berubah
c. Risiko kenaikan harga bahan baku lainnya, dan seterusnya
Yang perlu dipahami dalam tahap ini adalah, bahwa setiap pelaku usaha memiliki risiko yang bisa saja sama dengan usaha yang lain (risiko kenaikan harga misalnya), namun juga bisa berbeda antara satu jenis usaha dengan jenis usaha lainnya. Sebagai contoh jenis risko yang dihadapai usaha SEPATU akan berbeda dengan risiko usaha dari usaha BAKSO.
            Kedua, Menganalisis dan mengurutkan risiko-risiko dalam dalam daftar yang sudah dibuat tersebut, mulai dari yang paling penting (karena paling berbahaya atau karena potensi ruginya paling besar) sampai jenis risiko yang tidak terlalu penting. Sebagai contoh, bagi pengusa sepatu di atas, perubahan selera konsumen adalah risiko yang paling harus diperhatikan, baru menysul risiko karena sulitnya bahan baku dan seterusnya.
Yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah, bahwa risiko yang penting bagi seorang pengusaha belum tentu penting juga untuk pengusaha yang sama. Sebagai contoh di atas, bagi seorang pengusaha sepatu yang sangat kreatif, perubahan selera konsumen bukanlah masalah baginya, justru kelangkaan bahan baku yang perlu harus diwaspadai.
            Ketiga, setelah tau mana risiko yang prioritas dan mana risiko yang kurang prioritas, maka langkah selanjutnya adalah memutuskan dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi risiko tersebut. Dalam contoh di atas, risiko karena adanya perubahan selera konsumen harus di atas dengan diversifikasi dan ide-ide kreatif untuk produk sepatu yang diproduksi, kesulitan bahan baku diatasi dengan memperbanyak jsumber pemasok, dan persediaan yang cukup dan setrusnya.
Beberapa tip yang dapat dilakukan adalah :
a. Kalau risiko tersebut sering terjadi dan bila terjadi dampaknya besar, lebih baik hindari saja melakukan usaha tersebut, karena potensi ruginya menjadi sangat besar. Misalnya bila suatu usaha terletak di daerah yang sering terjadi gempa bumi. Jangan berusaha di tempat tersebut.
b. Kalau risiko tersebut jarang terjadi namun sekali terjadi dampaknya besar, lebih baik diasuransikan. Misalnya adanya pencurian.
c. Kalau risiko tersebut sering terjadi namun dampaknya kecil, lakukan langkah pencegahan saja. Misalnya terjadinya hujan ditengah-tengan jam operasional usaha
d. Kalau risiko tersebut jarang terjadi dan dampaknya juga kecil, hadapi saja risiko tersebut. Kehabisan persediaan plastik pembungkus misalnya.
            Keempat, lakukan apa yang sudah direncakan dan dipilih untuk mengatasi berbagai risiko yang ada tersebut. Percuma saja, ketiga langkah di atas sudah baik dan tepat namun tidak dilaksanakan. Bila ini terjadi maka potensi mengalami kerugian tetap akan terjadi.
            Kelima, bila sudah dilaksanakan berbagai upaya untuk mengelola dan mengurangi risiko usaha, maka evaluasi harus selalu dilakukan untuk melihat dan mengetahui apakah pilihan upaya untuk mengatasi berbagai risiko yang ada sudah efektif belum. Benarkah potensi kerugian sudah bisa dikurangi, masih tetap saja, atau bahkan malah menjadi semakin besar? Sebagai contoh, benarkah diversifikasi produk dan memunculkan ide-ide kreatif mampu menurunkan risiko karena perubahan selera konsumen ?
Bila risiko kerugian mulai berkurang berarti tindakan yang dipilih pada langklah ketiga tadi sudah tepat, perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
Bila risiko kerugian masih sama saja, maka tindakan mungkin perlu dirubah dengan cara pengelolaan risko yang lain atau dikombinasikan dengan yang lain
Bila risiko kerugi­­an malah menjadi semakin besar, maka pilihan tindakan yang diambil kurang tepat, atau muncul risko baru yang menyebabkan potensi kerugian justru semakin besar.
            Langkah berikutnya adalah kembali lagi langkah pertama, membuat daftar baru risiko usaha. Mengapa harus membuat daftar baru risiko secara rutin?
Karena, bisa saja dengan pengelolaan risiko sebelumnya, jumlah risiko usaha menjadi berkurang, masih tetap sama, atau bahkan menjadi lebih banyak.
Banyak faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Perubahan lingkungan usaha, baik dalam perusahaan sendiri, lingkungan sekitar dan lingkungan yang lebih luas sangat mempengaruhi banyak sedikitnya, besar kecilnya, berbahaya tidaknya risiko usaha yang akan dihadapi oleh setiap pelaku usaha.




BAB III
PENUTUP


            Kesimpulan
           
            Wirausaha merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan resiko, dengan mengambil resiko untuk suatu kemajuan yang diimpikan, sehingga seorang wirausaha harus memiliki kempuan dalam mengambil resiko tersebut dengan perhitungan yang matang, karena pada dasarnya segala resiko dapat di atasi.
            Demikianlah, para pelaku usaha sekalian, sekilas mengenai risiko usaha dan cara mengelolanya. Sekali lagi risiko usaha tidak bisa dihilangkan sama sekali, yang bisa dilakukan hanyalah mengurangi dan memperkecil risiko usaha tersebut.


            Sumber: